BMPKMB (Badan Musyawarah Pembentukan Kabupaten Minahasa Barat)

Aspirasi yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam sanubari dan kehidupan masyarakat Kabupaten Minahasa bagian Barat di Provinsi Sulawesi Utara, yakni yang terdiri dari Kecamatan Tombariri, Pineleng, dan Tombulu; adalah membentuk Kabupaten Minahasa Barat.

Pada tahun 2004 telah diwacanakan Pembentukan Kabupaten Minahasa Barat oleh beberapa orang Tokoh Masyarakat dari Kecamatan Tombariri, Pineleng, dan Tombulu.

Usaha pembentukan Kabupaten Minahasa Barat, dilakukan dengan mendirikan suatu Lembaga yang diberi nama Paheluman Ne’ Tombulu artinya Kawasan Tiga Kecamatan (Tombariri, Pineleng, dan Tombulu) pada tahun 2007 guna menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di tiga kecamatan tersebut.

Kemudian pada tahun 2008, dibentuk Tim 9 yang bertugas untuk  menetapkan Panitia Pembentukan Kabupaten Minahasa Barat. Namun panitia yang telah ditetapkan itu, dinilai belum representatif dan kurang kuat legitimasinya serta tidak leluasa baik secara politis dan teknis dalam melakukan kegiatan dan aktivitasnya dalam memperjuangan Pembentukan Kabupaten Minahasa Barat.

Peta Minahasa

Pada tanggal, 10 Oktober 2009 bertempat di New Mokupa Resort, bertemulah para Tokoh Masyarakat dari Kecamatan Tombariri, Pineleng, dan Tombulu; yakni yang terdiri dari para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan (Dapil) I, para Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Budaya, Tokoh Generasi Muda, Tokoh Aktivis Wanita, para Hukum Tua dan Ketua-Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Forum tersebut membahas dan memusyawarahkan pendirian suatu lembaga sebagai Wahana Politis, Strategis, dan Teknis dalam memperjuangkan terwujudnya Kabupaten Minahasa Barat.

Bahwa    untuk   lebih   memantapkan  penyaluran aspirasi masyarakat di Kabupaten Minahasa bagian   Barat   Provinsi Sulawesi   Utara,  yakni    yang   terdiri    dari   masyarakat Kecamatan Tombariri,   Pineleng,   dan   Tombulu  yang   telah menginginkan  terbentuknya  Kabupaten Minahasa  Barat; maka diperlukan  adanya  suatu  lembaga sebagai wahana politis, strategis, dan teknis.

Pasal 1

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

1. Organisasi ini bernama : BMPKMD atau singkatan dari BADAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA BARAT.

2. BMPKMD didirikan di Mokupa pada tanggal 10 Oktober 2009 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

3. Pusat organisasi berkedudukan di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri.

Pasal 2

AZAS, LANDASAN DAN DASAR

BMPKMB berazaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 3

T U J U A N

Tujuan BMPKMB, adalah mewujudkan suatu kabupaten baru dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara, yakni Kabupaten Minahasa Barat atau yang disingkat dengan MINBAR.

Pasal 4

S I F A T

Sifat BMPKMB, adalah Forum Musyawarah Masyarakat Kabupaten Minahasa bagian Barat yang terdiri dari masyarakat di Kecamatan Tombariri, Pineleng, dan Tombulu guna berkomunikasi dan berkoordinasi serta saling memberikan informasi dalam upaya mewujudkan terbentuknya Kabupaten Minahasa Barat.

Pasal 5

F U N G S I

BMPKMB berfungsi sebagai :

a. Wadah penyerap dan penyaluran aspirasi masyarakat Kabupaten Minahasa bagian Barat, yakni masyarakat di Kecamatan Tombariri, Pineleng, dan Tombulu.

b. Wadah memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Minahasa Barat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

c. Wadah komunikasi timbal balik antara Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Masyarakat.

Pasal 6

K E A N G G O T A A N

Pada dasarnya setiap warga masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tombariri, Pineleng, dan Tombulu adalah anggota BMPKMB.

Pasal 7

PENDIRI ORGANISASI

Pendiri organisasi ini, adalah mereka yang mendirikan BMPKMB dan berkewenangan mengangkat serta memberhentikan kepengurusan BMPKMB.

Pasal 8

KEPENGURUSAN

Kepengurusan organisasi ini disebut dengan BADAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA BARAT, dengan komposisi sebagai berikut :

a. Penasehat

Terdiri dari Para :

a.1. Penggagas Pembentukan Kabupaten Minahasa Barat.

a.2. Para Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dapil I.

a.3. Para Tokoh Masyarakat.

a.6.  Camat Tombariri, Pineleng, dan Tombulu.

b.    Tim Pakar

Terdiri dari :

b.1. Koordinator.

b.2. Wakil Koordinator.

b.3. Sekretaris.

b.4. Anggota-Anggota.

c.     Presidium

Terdiri dari :

c.1.  Ketua Umum.

c.2.  Ketua-Ketua.

c.3.  Sekretaris Umum.

c.4. Sekretaris-Sekretaris.

c.5.  Bendahara Umum.

c.6.  Bendahara.

c.7.  Bidang-Bidang, yakni :

– Bidang Kesekretariatan.

– Bidang Pengkajian Dan Perencanaan Strategis.

– Bidang Keuangan Dan penggalangan Dana.

– Bidang Media Center.

– Bidang Pemekaran Dan Pengerahan Massa.

d.    Panitia Teknis

Terdiri dari :

d.1. Ketua.

d.2. Wakil-Wakil Ketua.

d.3. Sekretaris.

d.4. Wakil-Wakil Sekretaris.

d.5. Tim-Tim Kerja, yakni :

– Tim Kerja Pemekaran Desa Dan kecamatan.

– Tim Kerja Publikasi Dan Dokumentasi.

– Tim Kerja Acara Dan Konsumsi.

– Tim Kerja Mobilisasi Massa.

– Tim Kerja Perlengkapan Dan Transportasi.

– Tim Kerja Usaha Dana Dan Donatur.

Pasal 9

KEWENANGAN

1. Penasehat, berkewenangan memberikan nasehat kepada Tim Pakar, Presidium, dan Panitia Teknis  baik diminta maupun tidak diminta.

2. Tim Pakar, bertugas menyusun Buku Kajian Tentang Kelayakan Pembentukan Kabupaten Minahasa Barat.

3. Presidium BMPKMB merupakan badan eksekutif tertinggi dan bertugas untuk :

a. Menjalankan dan menggerakkan roda organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, yakni terbentuknya Kabupaten Minahasa Barat yang definitif.

b. Melaksanakan segala peraturan dan ketentuan organisasi.

c. Melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat politis dan strategis dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.4. Panitia Teknis, merupakan alat kelengkapan BMPKMB yang melaksanakan tugas dan fungsi mempersiapkan segala sesuatu yang bersifat teknis dan operasional guna menunjang terwujudnya tujuan organisasi; dan bertanggung jawab kepada Presidium.

Pasal 10

KEUANGAN

Keuangan organisasi diperoleh dari :

a. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

b. Usaha-usaha lainnya yang sah.

c. Dana spontanitas.

Pasal 11

PEROBAHAN PEDOMAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Perobahan pedoman dasar ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan setengah ditambah satu dari jumlah Presidium dan Panitia Teknis.

2. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam suatu rapat musyawarah organisasi yang khusus dibuat untuk itu.

Pasal 12

HAL-HAL LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu ketentuan organisasi oleh Presidium.

Pasal 13

P E N U T U P

Pedoman dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya oleh Tim Formatur Pendirian Badan Musyawarah Pembentukan Kabupaten Minahasa Barat,-

DITETAPKAN DI : M O K U P A.

PADA TANGGAL : 10 OKTOBER 2009,-

TIM FORMATUR PENDIRIAN BADAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA BARAT,

Explore posts in the same categories: Daerah, Kemasyarakatan, Nasional, Pembangunan, Pemerintahan

Tag: , , , , ,

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: